Sabtu, 06 Agustus 2011
SEJARAH PROVINSI LAMPUNG
SEJARAH TERBENTUKNYA PROVINSI LAMPUNG
( 1857 -1967 M )
(
diposting dan disalin sesuai dengan aslinya dari Naskah Sejarah
Daerah Lampung, Proyek penelitian dn pencatatan kebudayaan daerah,
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam tahun anggaran 1977/1978.)
Memasuki
abad ke-20 dapat dikatakan tidak ada lagi wilayah daerah Lampung yang
bebas dari kekuasaan Belanda. Sejak gugurnya Radin Inton II ( 5 oktober
1856 ), berakhir pulalah perlawanan rakyat Lampung. Perlawanan yang
timbul kemudian dapat dikatakan tidak berarti sama sekali sehingga
Lampung cukup terkendali. Pemerintahan didaerah dipegang oleh
masing-masing kebuayan atau marga/ mego dengan restu dari pemerintahan
belanda. Dasar kebuayan inilah nantinya yang akan menjadi sistem
pemerintahan marga ( marga-stelsel) yang ditetapkan dalam IGOB ( Inlandsche Geneente Ordonnantie Buitengewesten ) dalam tahun 1928.
Sejak tahun 1857 pemerintahan di Lampung dikepalai oleh seorang residen yang dibantu oleh sekretaris dan tujuh orang kontroler, yang kesemuanya terdiri dari orang belanda, mereka menerapkan sentralisasi seperti dijawa tetapi
mendapat tantangan karena tidak cocok dengan sistim yang ada yaitu
sistem kebuayan/ marga yang berdasarkan desentralisasi ( otonomi ).
Dengan sistem sentralisasi yang dijalankan oleh pemerintahan belanda
pernah terjadi kegoncangan dalam masyarakat, yaitu ketika sistem
kebuayan seolah tidak dihormati, maka tahun 1857 – 1859 orang orang
daerah rebang menggunakan kesempatan untuk berpindah keselatan dan orang
abung mendesak ke timur wilayah kebuayan lainnya. Sistem kebuayan
adalah sistem yang sudah berjalan sejak lama, terutama didaerah utara
yang mempunyai kebuayan. Sitem ini menitik beratkan pada musyawarah dan
mufakat dengan desentralisasi/otonomi dalam pelaksanaanya. Sistem
desentralisasi ini tidak sesuai dengan kehendak pemerintah belanda.
Tetapi belanda tidak bisa berbuat banyak karena
adat istiadat masih dipegang teguh oleh penduduk Lampung yang tercermin
pada upacara – upacara adat yang masih dipatuhi. Akhirnya pimpinan
berdasarkan kebuayan terpaksa dipenuhi belanda dalam tahun 1928, pada
tahun ini marga menuntut adat Lampung diakui berikut hak ulayatnya.
Tetapi dalam pelaksanaanya sudah sangat dibatasi, dimana hak ulayat
tersebut hanya tinggal berupa wewenang mengurus tanah oleh marga atas
nama pemerintahan Belanda. Pengaturan secara lengkap administrasi
pemerintahan daerah lampung terjadi pada tahun 1929, termuat dalam staatsblad 1929 No. 326, dimana antara lain diatur:
Lampung dijadikan satu afdeling yang dikepalai oleh residen. Afdeling Lampung terbagi atas lima onder afdeling yang masing masing dikepalai oleh seorang kontroleur
dan dipedang oleh bangsa Belanda. Residen berkedudukan di teluk
betung, sedangkan kontroleur berkedudukan di teluk betung, kota agung,
sukadana, kotabumi dan menggala. Selanjutnya tiap tiap onder afdeling
dibagi dalam distrik dinstrik yang dikepalai oleh demang. Tiap distrik dibagi lagi dalam onder distrik yang dikepalai oleh asisten demang. Bagi daerah kolonialisasi onder distrik dikepalai oleh seorang asisten wedana.
Pangkat demang atau asisten wedana dijabat oleh seorang indonesia,
pada tingkat paling bawah, diakui sistem marga yang dikepalai oleh
seorang pasirah yang mengepalai kepala kepala kampung yang disebut kepala suku.
Walaupun
keadaan di Lampung sudah aman dan stabil, dengan adanya pengaruh
pergerakan nasional di Jawa serta melihat sistem marga merupakan alat
bagi pemerintahan belanda , maka timbul kelompok anti sistem marga yang
dipelopori oleh tokoh tokoh pergerakan yang pada waktu itu baru tumbuh
di Lampung, namun karena banyak mendapat pengaruh dari partai komunis
indonesia yang baru saja mengadakan pemberontakan di jawa dan sumatera
barat maka pergerakan ini tidak mendapat dukungan dari rakyat setempat,
lagi pula rakyat yang mengikuti pergerakan akan ditindas oleh belanda.
Dasar adat Lampung kedudukan kepala
( pengetua kelompok genealogis ) diwariskan yaitu dengan eleksi. Maka
kepala marga pun dipilih oleh penyimbang-penyimbang suku, jadi dalam
pemilihan terbatas ada marga yang dihormati tentang tata adatnya untuk
kemudian residen mengangkat orang yang berhak. Sebaliknya ada pula marga
yang mengenal pemilihan umum untuk kepala marga, yaitu marga-marga
pasemah ( orang rebang ), orang orang pendatang, dimana hubungan
genealogis tidak begitu dipentingkan lagi.
Sejak ditetapkankannya status marga dan beberapa distrik kolonisasi, marga marga tersebut adalah :
1. Dantaran,
2. Pesisir raja basa,
3. Ratu,
4. Legun
5. Ketibung
6. Teluk betung
7. Balau
8. Way Semah
9. Sabu menanga
10. Ratai
11. Punduh
12. Pedada
13. Merak batin
14. Tegineneng
15. Badak
16. Putih
17. Limau
18. Kelumbayan
19. Pertiwih
20. Putih
21. Limau
22. Buay belungu
23. Tulang bawang pesisir
24. Benawang
25. Way ngarip semong
26. Pematang sawah
27. Rebang pugung
28. Pugung
29. Buai selagai kunang
30. Rebang ( buay) seputih
31. Buay Baradatu
32. Buay nunyai
33. Buay bunga mayang
34. Kasui
35. Buay semenguk
36. Buay pemuka pengiran udik
37. Buay tuba
38. Buay pemuka pengiran
39. Buay bahuga
40. Buay barasakti
41. Buay pemuka pengiran ilir
42. Buay pemuka bangsa raja
43. Jabung
44. Melinting
45. Sekampung
46. Subing labuan
47. Gedong wani
48. Batang hari
49. Sukadana
50. Unyi way seputih
51. Subing
52. Buay beliuk
53. Buay nyerupa
54. Anak tuha
55. Pubian
56. Buay unyi
57. Mesuji lampung
58. Buay bulan udik
59. Tegamoan
60. Suai umpu
61. Buay bulan ilir
62. AjI
Demikian
keadaan pemerintahan pada zaman hindia belanda sampai kedatangan
bangsa jepang ke indonesia. Pada zaman jepang struktur pemerintahan itu
tidak dirubah hanya istilah-istilah diganti dengan istilah –istilah
jepang.
Daerah
Lampung sejak abad ke-16 sudah didatangi oleh pendatang dari luar
seperti Banten, dan secara besar besaran dari daerah palembang datang
kedaerah Lampung pada pertengahan abad ke-19, sedangkan para kolonisasi
dari Jawa secara intensif mulai pada abad ke-20, mereka menghuni daerah
daerah yang belum diolah dan tergolong subur. Mulailah terlihat orang
orang yang mendiami daerah “ SANG BUMI RUA JURAI ” ini hidup rukun dan
penuh toleransi, bahkan terjadi pengakuan terhadap orang rebang sebagai
warga lampung yang menghuni beberapa wilayah tertentu. - Lebih lebih
pada masa kemerdekaan telah banyak terjadi perubahan pandangan dalam
pikiran orang lampung untuk lebih terintegrasi antara masyarakat Jawa
dengan masyarakat Lampung, Bahkan lambang pemerintah daerah Lampung
terdapat kalimat “ SANG BHUMI RUWA JURAI” yang menunjukkan sikap bahwa
golongan penduduk asli dengan kaum pendatang mempunyai suatu tempat dan
tugas yang sama dalam membina wilayah ini untuk kemajuan negara dan
bangsa -.
Pendudukan Jepang.
Ketika
perang pasifik meletus dibulan desember tahun 1941 hindia belanda
berada dipihak sekutu. Hanya dalam waktu sekitar 100 ( seratus) hari
jepang berhasil menghancurkan pertahanan inggris di Birma, Malaya, dan
singapura. Juga berhasil menghancurkan pertahanan amerika di pilipina,
serta menundukkan pertahanan belanda di indonesia hingga pada 8 maret
1942 di kalijati jawa barat belanda menyerah tanpa syarat.
Sumatra
dibawah kekuasaan pemerintahan jepang berpusat di singapura yang
disebut shonanto, jepang memasuki daerah Lampung dari arah Palembang.
Pendudukan balatentara Jepang di Lampung segera dijadikan keresidenan
yang dikepalai oleh seorang residen militer ( Lampung Syucokan ) yaitu
kolonel kurita, yang dibantu seorang kepala kepolisian yang bernama
sebakihara. Sebagaimana sistim pemerintahan jepang dipulau jawa, maka
dibawah keresidenan diadakan kabupaten, dibawahnya lagi ada kewedanaan
yang dikepalai oleh seorang Gunco, yang dijabat oleh seorang indonesia.
Dibawah kewedanaan terdapat keasistenan yang nanti menjelma menjadi
wilayah kecamatan dikepalai oleh seorang asisten demang ( fuku gunco),
dibawah nya adalah kampung/ desa yang disbut Ku. Dan disetiap kewedanaan
diangkat seorang Ciko Sidukan berkebangsaan jepang bertugas mengawasi
dan membimbing Gunco agar setia dan tak menyimpang. Tidak berlangsung
lama pada tanggal 15 agustus 1945 jepang akhirnya menyerah terhadap
sekutu, setelah terlebih dahulu dijatuhkan bom atom oleh amerika
serikat.
Berita
menyerahnya Jepang diterima di Palembang lewat petugas radio domei dan
modohan, kabar kekalahan tersebut sampai ke-Lampung. Tidak lama
kemudian terdengar berita lewat radio oleh kepala penerangan
karesidenan Lampung yaitu amir hasan, bahwa proklamasi telah diumumkan
kepada dunia internasional pada tanggal 17 agustus 1945. Kedatangan Mr.
Abbas dari Jakarta memperkuat berita dan ia segera menyelenggarakan
pertemuan antara para tokoh dan pemuka masyarakat di tanjungkarang dan
sekitarnya guna mengambil langkah berikutnya sesuai petunjuk
pemerintah Pusat Jakarta. Beliau juga ditunjuk oleh pemerintah pusat
sebagai residen pertama untuk Lampung setelah Proklamasi. Dan segera
membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah Lampung yang kemudian
disusul dengan dibentuknya Komite – Komite Nasional tingkat kewedanaan
dan kecamatan.
Tanggal
5 september 1945 ada instruksi dari pusat untuk pengoperan kekuasaan
di berbagai kewedanaan, pengibaran bendera merah putih secara
menyeluruh dan penjagaan seperlunya. Sebagai ketua KNIDL yang pertama
kali ditunjuk Wan Abdurrahman, dan semua jawatan maupun isntansi milik
jepang segera direbut dan pindah tangan menjadi aparat pemerintahan RI.
Jawatan penerangan ( syu seito hodokan) dengan segala kelengkapannya
diambil alih oleh Amir Hasan sebagai kepala penerangan daerah Lampung,
dengan di opernya percetakan krakatau maka lebih lancarlah komunikasi
dengan warga daerah hingga kepelosok pelosok. Sementara itu berdirilah
API ( Angkatan Pemuda Indonesia) menghimpun para pemuda, menyusun
laskar bersenjata seperti lasykar tani, barisan Banteng, Pesindo,
Napindo dan lain sebagainya.
Pada
tanggal 9 september 1946 Residen Lampung Mr. Abbas dipaksa untuk
melepaskan jabatannya selaku residen syah, oleh sebuah badan yang
menamai dirinya sebagai PPM ( Panitia Perbaikan Masyarakat). Dengan
beberapa tokoh nya : Zainal Abidin, Juned, Azhari, Datuk Amin, Oemar
bey. Sutan Mudsi, Haji Mansyur dan sebagainya. Usaha pendaulatan ini
berhasil, lalu Residen Lampung dijabat oleh Dr. Barel Munir. Akan tetapi
dia mengundurkan diri pada tanggal 29 november 1947 dan sebagai
gantinya diangkatlah rukadi sebagai residen daerah ini.
Pada
waktu terjadi perang ( serangan ) belanda kedua 1948, ibukota
karesidenan Lampung diduduki pasukan belanda, dan menyingkirlah
pemerintahan karesidenan bersama stafnya ke menggala lewat kasui. Karena
hal tersebut bertentangan dengan keputusan karesidenan (DPR), atas
dasar itu DPR karesidenan bermusyawarah dengan para pimpinan partai
mengangkat Mr. Gele Harun ( putra Dr. Harun) sebagai kepala pemerintahan
darurat Karesidenan Lampung, yang mendapat persetujuan syah dari
pemerintahan darurat provinsi sumatra selatan saat ini.
Karena
situasi keamanan yang belum stabil, maka tempat kedudukan staf
berpindah pindah, Pringsewu, talang Padang, dan bukit kemuning. Dan di
bukit kemuning disusun staf pemerintahan secara lengkap darai keputusan
persetujuan Roem royen, guna siap siap untuk menerima oper kekuasaan
dari tangan belanda. Dan didalam susunan staf tersebut ditegas kan bahwa
Mr. gele Harun adalah residen Lampung. Ketika belanda harus
menyerahkan dan mengakui kekuasaan RI sebagai akibat dari hasil KMB
1949, maka Mr. Gele harun inilah yang menerima kekuasaan langsung dari
pihak belanda.
Pada
tahun 1950 berdasarkan hasil plebisit rakyat di kewedanaan krui, maka
sejak itu Krui yang semula bagian Keresidenan Bengkulu, masuk menjadi
bagian wilayah Karesidenan lampung. Dengan demikian maka karesidenan
Lampung meliputi seluruh ujung selatan dari Pulau Sumatera.
Sistem
Pemerintahan negeri di Lampung berdasarkan IGOB Staatsblad no. 490
Tahun 1953 dengana danya tap Gubernur Sumatra Selatan no.53/1951
mengenai perubahan kepala marga, maka jumlah negeri di Lampung yang
semula 52 buah berubah menjadi 35 buah negeri saja.
Melihat
luasnya wilayah karesidenan serta kemampuan potensi perekonomiannya,
maka berdasarkan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang No. 13
tahun 1964, yang kemudian menjadi Undang-undang No. 14 tahun 1964 maka
Karesidenan Lampung ditingkatkan menjadi daerah Tingkat I ( Propinsi)
hingga saat sekarang ini. Dengan demikian Lampung Sejak 1964 berdiri
sendiri sebagai daerah tingkat I, bukan lagi bagian dari Propinsi
Sumatera Selatan. Sebagai gubernur KDH Tingkat I Lampung saat itu
diangkatlah Kusno Danopoyo, kemudian pada tahun 1967 terpilih Zainal
Abidin Pagar Alam, dan semenjak akhir tahun 1972 jabatan gubernur KDH
Tingkat I lampung dipegang oleh Brigjend TNI Sutiyoso.
Label:
SEJARAH KERAJAAN
Langganan:
Poskan Komentar (Atom)
Apah tiBaca
-
Cita-citanya sederhana saja kala menjadi perwira pertama polisi, hanya menjadi Kasat Reserse Polres Metropolitan Jakarta Pusat. Ini dilatar...
-
1. Asal Muasal Orang lampung **** buaypernong.blogspot.com **** Sekala Beghak, artinya tetesan yang mulia. Boleh jadi, kawasan ini diang...
-
DANG GUSTI ( BRIGJEND.POL) IKE EDWIN ( Perdana Menteri Kepaksian Pernong Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Brak ) Penulis: Novan Saliwa ...
-
Disari dari berbagai sumber Oleh: Novan Saliwa ( Foto Tambo/ Kitab Kulit Kayu bertuliskan Aksara Lampung Kuno Abad - 18, Milik Keraja...
-
( Pakaian adat pengantin komering ) KISAH PERANG ABUNG (dari: Iwan Mahmoed Raraumay ) diposting oleh SALIWA Kalo masyarakat Abung say...
-
Postingan Lambang Resmi Kabupaten Lampung Barat ini tidak lain dan tidak bukan bertujuan agar pemerintah Lampung Barat khususnya lebih memp...
-
SANG BUMI KHAM JEJAMA, SANG BUMI DI TANOH LAMPUNG Lampung sai…..! sang bumi khua jukhai Demikian sepenggal kutipan lagu yang cukup terkena...
-
KOMPAS Klasika, Senin, 21 November 2011 [ Jawa Tengah & Jogjakarta ] Peninggalan Masa Lalu Sekala Brak, Lembaran Sejarah Lampung Peni...
-
PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG SAI BATIN Oleh : MEILINDA ANJARSARI Mahasiswa Semester III SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ( STAIN )...
-
Sanggar Way Tipon: KOTA BERBUNGA Udi ya Lampung Barat nakan Kota Liwa berbunga Sunyin rakyat mupakat nakan Beguwai jejama Paksi Pak Skal...
Ikuti Menjadi Sahabat Blog
PEMUDA DAN KEBERANIANNYA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tidak ada komentar:
Poskan Komentar
Link ke posting ini